INDRAMAYU — Pelaksanaan proyek revitalisasi jalan beton di kawasan Perumahan Graha Artha, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, menjadi sorotan. Hasil pemantauan tim media di lokasi pada Selasa (11/8/2026) menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.
Salah satu persoalan yang terlihat di lapangan adalah belum terpasangnya papan informasi proyek. Padahal, papan informasi merupakan salah satu bentuk keterbukaan kepada masyarakat agar publik dapat mengetahui informasi dasar mengenai pekerjaan, seperti sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, pelaksana, serta waktu pelaksanaan.
Di lokasi, salah seorang pekerja menyebut proyek tersebut merupakan pekerjaan yang bersumber dari aspirasi anggota DPR RI dari Fraksi PKS. Namun, hingga berita ini ditulis, informasi tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Berdasarkan pengamatan tim media, pekerjaan jalan beton tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin molen sebagai alat pencampur material.
Tim media juga mengamati ketebalan beton yang secara kasat mata diperkirakan sekitar 10 sentimeter.
Proyek tersebut diketahui memiliki lebar sekitar 3 meter dengan panjang kurang lebih 100 meter. Dengan ukuran tersebut, kualitas material, komposisi campuran, ketebalan beton, serta metode pelaksanaan menjadi faktor penting yang menentukan kekuatan dan umur layanan jalan.
Selain persoalan teknis, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian. Sejumlah pekerja yang terlihat di lokasi disebut belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap, seperti rompi keselamatan dan perlengkapan pelindung lainnya.
Saat dikonfirmasi di lokasi, mandor atau pelaksana proyek menjelaskan bahwa papan informasi pekerjaan belum sempat dipasang karena para pekerja masih fokus menyelesaikan proses pengecoran.
Alasan tersebut menjadi perhatian tersendiri mengingat masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai proyek yang dikerjakan di lingkungan mereka, terlebih apabila pekerjaan tersebut menggunakan anggaran pemerintah.
Ketiadaan papan informasi juga membuat masyarakat belum dapat mengetahui secara terbuka berapa nilai anggaran yang dialokasikan, siapa pihak pelaksana, berapa volume pekerjaan yang direncanakan, serta kapan pekerjaan tersebut ditargetkan selesai.
Sejumlah warga berharap pelaksanaan proyek tersebut dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Mereka juga meminta instansi berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan kualitas pekerjaan benar-benar sesuai dengan dokumen perencanaan.
”Kalau memang proyek pemerintah, kami sebagai masyarakat tentu ingin tahu anggarannya berapa, pekerjaannya berapa meter dan spesifikasinya seperti apa. Yang penting hasilnya kuat dan tidak cepat rusak,” ujar salah seorang warga setempat.
